Thursday, March 09, 2006

Debat RUU APP di milis yang carut marut

Menjelang pembahasan mengenai RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi di DPR, Aksi pro kontra yang terjadi semakin keras, mulai dari aksi demo jalan hingga ke Internet, selain petisi online juga di Milis.
Demikian saya kutip dari tanggapan reporter jalanan yang anatar lain :


"Debat RUU APP di milis yang carut marut", itulah inti dari artikel yang
dimuat Harian Republika edisi hari ini (Kamis, 8 Maret 2006). Walau tak
disebut dengan jelas, sudah pasti milis yang dimaksud adalah MediaCare. Sedangkan inisial HAA yang dipuji Republika sebagai sosok berpikiran positif adalah Haji Asan Aji, tak lain wartawan Republika yang ngepos di Malang. L yang disebut sebagai lawan debat HAA adalah Muhammad Latief, redaktur Majalah MATRA.

Menurut penilaian Republika, polemik yang terjadi di milis Mediacare
tambah carut marut dengan menyinggung soal koteka orang Papua, terpuruknya pariwisata Bali dan pengkambing hitaman Islam yang dituding ingin memaksakan kehendak, Islam yang ingin menerapkan budaya yang tak Ngindonesia.

Intinya, orang-orang yang menentang RUU APP itu, walau berpendidikan, sayangnya punya hati dan pikiran yang tak sehat dan tak waras. Republika juga menuding mereka yang tak setuju RUU APP telah berkolaborasi dengan Barat.

Silakan simak artikelnya...ada di bawah.

Salam Anti RUU APP (dan dukung RUU Anti Wahabisasi disegala bidang),

ReJa
muslim sejati anti pemasungan kebebasan berkreasi/anti pembelengguan kaum perempuan/anti penghilangan budaya asli yang berslogan "Islam Yes, Wahabisasi No!"

Catatan kaki:
Sedih, Republika kok sama sekali tak memuat demo kaum perempuan yang berlangsung kemarin ya? Secuil foto pun tidak. Padahal ada Dian Sastro, Aline, Olga Lydia dan ratusan kaum perempuan pilihan bangsa yang sudi berpanas-panas ria segala lho....

Sedangkan demo HTI yang ingin mendirikan kekhalifahan Islam kok malah dimuat besar-besaran? Bukankah itu artinya Republika setuju 100% pada gerakan-gerakan - baik yang terang-terangan maupun terselubung - yang ingin mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi berbasiskan teokrasi dan beraliran Wahabi yang amat-amat konservatif? Bukankah itu melanggar UUD 45? Sungguh mengerikan! Ada apa dengan Cinta? Maaf, ada apa dengan Republika yang tak cinta pada budaya bangsanya sendiri, tapi lebih mencintai budaya gurun pasir yang amat kering kerontang?

__________________________________________________________________

Debat di internet

Dalam dua hari (6-7 Maret 2006), setidaknya 75 e-mail dalam satu grup
surat elektronik (mailing list/milis) berdebat tentang RUU APP. Beberapa
anggotanya, juga mendistribusikan polemik tersebut ke sejumlah milis
lain di ruang maya internet.

Mungkin, perdebatan bermula dari definisi pornografi dan pornoaksi.
Tak butuh waktu lama, Islam dan Arab menjadi kambing hitam. Agama yang dianut mayoritas rakyat negeri ini dituding memaksakan kehendak, dengan menerapkan kebudayaan yang dianggap tak Ngindonesia.

Polemik tambah carut-marut. Misalnya, pemberlakuan RUU ini akan membuat orang Papua yang masih berkoteka dipaksa memakai pakaian 'normal' atau pariwisata di Pulau Bali harus ditutup.

Tapi, banyak juga yang berpikiran positif. Ketika menyinggung masalah Papua dan Koteka, seorang penulis e-mail dengan inisial HAA menulis: "L, saya malah kasihan sama Anda. Sebab, Anda termasuk orang yang mau mempertahankan ketidakberdayaan dan kemiskinan orang Papua dengan berlindung di balik 'tradisi' atau 'adat'."

Modal dialog

Sebenarnya seperti apa isi RUU APP? Apakah melarang orang Papua
berkoteka dan melarang wisatawan asing berbikini di pantai Bali? Atau, lebih ekstrem lagi, menyuruh semua perempuan di Indonesia menutup seluruh tubuhnya dari ujung rambut hingga ujung kaki?

Jangan-jangan, kebanyakan sama-sama awam, belum membaca draf RUU itu, atau punya semangat - sebaik apapun isinya - harus ditebas. Bisa jadi, seperti banyak ditulis di mailing list, ada celah dan kelemahan pendefinisian RUU APP. Tapi yakinlah, seperti selalu ditegaskan Pansus RUU APP, sasarannya bukan saudara kita di Papua yang masih mengenakan koteka atau masyarakat Bali yang masih terbiasa mandi bersama-sama di kali.

Seorang pendengar radio ikut dalam sebuah perdebatan. Ia mengatakan bahwa yang dibutuhkan bangsa ini adalah pendidikan yang benar, termasuk pendidikan agama. Jika itu sudah berhasil, banyak dari perdebatan ini tak perlu didengungkan, saling mencaci, dan apriori.

Berbagai saluran media massa pun tak mungkin didominasi suara
minoritas - yang menganiaya sendiri supaya tampak tertindas - yang
menentang dihapuskannya pornografi dan pornoaksi.

Sedangkan-mengutip Aa Gym, jutaan guru dan orang tua hanya bisa diam dan geram karena tidak memiliki akses ke media massa untuk menyuarakan kecamannya terhadap pornografi dan pornoaksi.

Tapi, orang pintar dan berpengetahuan luas bisa juga kehilangan akal
sehat. Berkolaborasi dengan budaya Barat yang stereotip dan diskriminatif atau industri pornografi, misalnya, ada yang mengambinghitamkan Arab. Wow, betapa naifnya!

Rupanya, pendidikan saja tidak cukup. Hati dan pikiran pun harus sehat
dan waras. Inilah modal untuk duduk bersama dan berdialog yang konstruktif. (c35/Zam)

__________________________________________________________________

Kebutuhan dan polemik RUU APP

Mantan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Mien Sugandhi,
mendesak perlunya suatu UU yang mengatur pornografi dan
pornoaksi secara tegas. Ia memandang, media massa turut
mendorong merebaknya praktik pornografi dan pornoaksi yang
dampaknya mengancam moral generasi muda.

"Yang perlu dipahami bersama adalah perlunya suatu ketentuan
hukum yang tegas untuk menekan praktik pornografi dan
pornoaksi yang kian merajalela, bahkan mengancam moral
bangsa," kata Mien Sugandhi di Jakarta, bertepatan dengan
Peringatan Hari Perempuan se-Dunia, Rabu (8/3), seperti dikutip Antara.

Widyaswara Lemhannas itu membenarkan bahwa kecenderungan
pornografi dan pornoaksi di Tanah Air sudah sangat mengkhawatirkan. Namun, ia setuju, pembuatan UU tersebut jangan berdasarkan pada tataran pemikiran yang sempit agar tidak melunturkan rasa kebangsaan.

"Jangan menjadikan Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan
Pornoaksi (RUU APP) sebagai alat bagi sentimen kelompok semata.
Janganlah bereksperimen dengan nasib bangsa. Tetapi perlu juga
memahami kalau bangsa ini sangat memerlukan aturan tersebut,"
ujar Ketua Dewan Penasihat Partai MKGR itu.

Sumber: Republika - Kamis, 7 Maret 2006

No comments: